Selain itu, ketua fraksi Gerinda DPRD Purwakarta, Zusyef Gunawan menyoroti soal bau tak sedap adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum di kantor Satpol-PP. “Ini perlu di klarifikasi kebenaran informasi itu,”sergah Zusyef’.
Belum lagi persoalan mekanisme perekrutan itu sendiri, apakah sudah dilakukan secara terbuka dan fair. Sebab, yang dipakai membayar para THL kelak adalah uang negara yang include di dalam anggaran kegiatan di OPD tersebut.
“Saya akan minta anggota faksri di DPRD yang membidangi OPD bersangkutan untuk melakukan hearing agar persoalan nya jelas tidak bias dan menjadi bola liar. Kasihan juga anggota Satpol PP yang lain yang sudah bekerja baik malah terbawa jelek oleh prilaku tercela segelintir oknum,”janji Zusyef ketika berbincang di sekretariat ormas Manggala Garuda Putih (MGP), Selasa (2/3/2021).
Menurut Zusyef, seharusnya setiap OPD mengikuti tahapan dan mekanisme baku perekrutan pegawai apakah itu pegawai tetap apalagi THL yang ditinjau dari sisi hukum masih jadi perdebatan keberadaan pegawai THL itu resmi atau illegal. (jab)
