Ketua Komisi 4: Tunjab Kepsek Diusulkan Naik Jadi Rp.2,5 juta

  • Bagikan
Ketua Komisi 4, Bang Jimmy (ditengah)

TrendPurwakarta.com – Sekitar pukul 10.00 pagi, rombongan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di Jl. Veteran Gg. Beringin. Delegasi wakil rakyat yang membidangi pendidikan itu dipimpin ketua komis 4 DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi, Kamis (14/01/2021).

Kedatangan mereka sehubungan adanya inforamsi yang beredar di sejumlah media online soal krisis atau kekurangan jabatan kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri) di wilayah kerja Dinas Pendidiakn Kabupaten Purwakarta.

Kunjungan pimpinan dan anggota Komis 4 hari itu dengan pihak Disdik berakhir menjelang waktu dzuhur. Sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi 4, Said Ali Azmi yang akrab disapa Bang Jimmy, kepada TrendPurwakarta.com, pihak legilslatif mengklarifikasi atas informasi yang didapat dari masyarakat langsung maupun dari media online. “Kami ingin mengetahui kebenaran informasi yang masuk ke kami (DPRD) agar informasinya tidak simpang siur dan salah tafsir,”kata Bang Jimmy yang mengaku orang Medan itu.

Dijelaskan Bang Jimmy, soal seleksi calon kepala sekolah (cakepsek) ada 102 orang guru yang ikut seleksi pada bulan Februari 2020. Untuk tingkat SD sebanyak 56 orang yang ikut seleksi yang lulus 40 orang. Sedangkan dari tingkatan SMP dari 46 orang guru yang ikut cakepsek yang lulus 36 orang.

“Seleksi ini kewenangannya ada diwilayah LP2KS, LP2KS menunjuk siapa mitranya dalam seleksi ini. Kemaren adanya di UPI. Penyelenggaraannya dari tanggal 7 sampai 10 Februari 2020. Dan yang dinyatakan lulus oleh Kementrian Pendidikan melalui LP2KS itu ada 40 orang untuk SD. Kelulusan itu keluarnya dari kementrian bukan dari Dinas Pendidikan. Artinya memang dinas pendidikan bukan yang meluluskan atau sebaliknya,”ungkap Bang JImmy.

Bang Jimmy mengaku mendapat data yang diberikan pihak dinas pendidikan yang dikeluarkan oleh kementrian pendidikan melalui LP2KS yang lulus dan yang tidak lulus. Kalau tahap mendaftarkan siapa saja yang layak tidak layak ikut seleksi memang dari dinas pendidikan, tapi yang menentukan kelulusan dari kementrian.

“Dari data yang diperlihatkan kepada kami oleh Disdik dari kementrian juga disebutkan kriteria kelulusan dan tidak lulusnya dan segala macam. Itu data dari kementrian melalui LP2KS,”kata Ketua Komisi 4.

Apa yang didapatkan komisi 4 ketika kunjungan ke dinas pendidikan soal peningkatan perbaikan tunjangan jabatan untuk para kepala sekolah yang sekarang dianggap masih tidak sepadan dengan resiko yang dihadapi para kepsek?

Sebenarnya tunjangan itu, ini menurut keterangan dari dinas pendidikan ya. Semula para kepsek itu hanya mendapat tunjangan sebesar Rp.500.000. Sekarang alhamdulilah sudah ada kenaikan menjadi Rp.1.500.000. Tadi juga Dinas Pendidikan akan mengusahakan lagi kenaikan tunjangan jabatan untuk Kepala Sekolah minimal bisa mencapai Rp.2.500.000. Nanti disdik akan usulkan. Tapi itu kan ranahnya Badan Anggaran (Banggar). Keterangan dari Disdik sudah diusulkan untuk di 2022, Kenaikan tunjangan yang Rp.1.500.000 itu juga masih baru, masak sudah mau naik lagi. Mungkin direalisasikannya kenaikan yang Rp.2.500.000 itu tahun 2022 atau tahun anggaran 2023.

Mengenai biaya seleksi yang dianggap peserta cakepsek memberatkan keterangan yang disampaikan disdik kepada komisi 4, seperti apa ?

Mengenai biaya seleksi sebenarnya dicover oleh Pemda, hanya ada yang Rp.1.300.000 itu untuk yang ikut seleksi test cakepsek mandiri. Biaya diklat yang 40 orang tingkat SD dan 35 orang untuk tingkat SMP itu sebenarnya pakai uang APBD. Dananya itu ada. Tapi BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) mengatakan kodrek-nya tidak masuk dan dana itu dikembalikan lagi ke SILPA. Untuk Biaya Diklat yang sekarang sedang berlangsung selama 3 bulan bagi para cakepsek anggarannya sebesar Rp.10 juta/orang ditanggung Pemda. Dan itu memang ada aturan hukumnya yang mengatur untuk itu. Sebenarnya dari sumber lain juga bisa sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Mengenai keengganan para guru mengikuti cakepsek karena biayanya mahal memang ada kendala dari peserta dimana peserta dengan jumlah sedikit maupun banyak itu biayanya sama. Contoh, yang ikut seleksi 10,20 atau 30 orang biayanya sama. Kita (DPRD) mengusulkan kepada Disdik untuk mengusulkan kembali ditahun berikutnya, dan untuk mengatasi kekurangan kepala sekolah saat ini agar tidak terjadi kekosongan pejabat definitive kepsek, maka sementara dirangkap oleh kepala sekolah defitinive sampai kekurangan itu bisa dipenuhi. (jainul abidin)

  • Bagikan