TRENDPURWAKARTA.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD) Purwakarta, untuk mencari kejelasan sejauh mana penggunaan dana Covid-19 pada dinas tersebut. Pasalnya, sampai detik ini Pemkab atau Satuan Gugus Tugas belum melaporkannya secara rinci kepada DPRD. Sementara, banyak pihak menanyakan hal tersebut kepada wakil rakyat.
Hal itu disampikan Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi (Fraksi Golkar). Turut mendampingi Ketua adalah Wakil Ketua, Sri Puji Utami (Fraksi Gerindra), dan Warseno, SE (Fraksi PDIP). Pimpinan DPRD ini diterima oleh Kadis DPMD Jaya Pranolo, yang didampingi Sekdis Maman, para Kabid dan sejumlah staf, Rabu (24/6/2020).
“Sungguh sangat kontra produktif, jika selaku wakil rakyat tidak bisa menerangkan penggunaan dana Covid-19 tersebut. Karenanya, sehubungan belum disampaikannya laporan rinci terkait hal itu oleh Pemkab atau Satuan Gugus Tugas, maka dewan berinisiatif menanyakan langsung ke dinas-dinas yang ditunjuk mengelola anggaran tersebut, antara lain DPMD,”kata Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, H. Ahmad Sanusi mengawali pertanyaannya kepada pejabat di kantor DPMD, Jl Purnawarman, Pasar Rebo.
Ahmad Sanusi juga menyoroti indikasi penyimpangan pembagian bantuan di sejumlah desa yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ia pun menyikapi sidak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang datang ke Purwakarta beberapa waktu lalu, dan sempat bikin heboh serta menimbulkan polemik di masyarakat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dari Partai Gerindra dalam kesempatan itu ikut mempertanyakan soal kesiapan penyelenggaraan Pilkades dan tahapannya, serta perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ia juga meminta DPMD mensuport Bumdes, sehingga bisa berkembang seperti di daerah lain di Indonesia dimana beberapa Bumdesnya sudah mampu mandiri megelola usaha.
“Harus bisa diupayakan one village one product, karena Purwakarta punya berbagai potensi yang bisa menjadi unggulan,”tukasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari Partai PDI-P, Warseno memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPMD, karena bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi, justru diawali di desa. Ia juga meminta, penjabat (pj) kepala desa, sebaiknya tidak perlu lama-lama, karena berpotensi menimbulkan penyimpangan atau hal-hal yang bersifat negatif.
Sebagaimana Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19, maka Bupati Purwakarta juga menyesuaikan penggunaan APBD Tahun 2020 yang diprioritaskan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut.
Atas pertanyaan yang disapaikan para pimpinan DPRD Purwakarta diatas, Kepala Dinas PMD, Jaya Pranolo menerangkan, dinasnya mengelola anggaran Covid-19 sebesar Rp. 800 juta. Anggaran itu, telah dialokasikan untuk pembelian APD, Thermogun (alat pengukur suhu), tenda posko, dan wastafel portable.
“APD tersebut guna membantu Gugus Tugas di desa-desa, antara lain guna melengkapi kebutuhan mobil ambulans desa, wastafel untuk membantu beberapa pesantren dan lain-lain,”kata Kadis PMD, Jaya Pranolo menjelaskan. Jaya Pranolo menerangkan, khusus di Kecamatan Purwakarta, menerima bantuan dari OPD-OPD lain untuk kepentingan Bale Panggeuing (Posko).
Mengenai pertanyaan soal sidak Wamendes, Jaya Pranolo merasa bingung atas statemen yang disampaikan. Pasalnya, lanjut Jaya Pranolo, Wamendes menyuarakan seolah di desa-desa di Purwakarta lemah data, sedangkan Menteri Desa di Jakarta pada saat yang sama menyuarakan tidak ada penyelewengan data di Purwakarta.
