PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menerima puluhan Aktivis Peduli Sumsel (APS-Sumsel), Senin (7/11/2022) di Halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Dalam peryataan Aksi tersebut menyatakan sikap;
1. Mendesak kepada Gubernur Prov Sumsel, untuk menutup tambang rakyat didaerah kabupaten Muara Enim, yang sampai saat ini masih banyak yang beropetasi.
2. Mendesak Kepada Gubernur Prov. Sumsel, agar menindak tegas terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih sering lalu lalang (melintasi) beroperasi di provinsi sumsel.
3. Mendesak kepada Gubernur Provinsi Sumsel agar ada sikap tegas, bila perlu melakukan prnutupan terhadap adanya penambangan emas di Kabupaten Muratara, diduga masih terus beroperasi dan berjalan saat ini, di Provinsi Sumsel.
Dalam Aksinya, APS-Sumsel yang di koordinatori oleh Firdaus Hasbullah, SH yang juga menjabat sebagai ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel, bersama aktivis lainnya, Ruben Alkatiri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Corruptions Watch Palembang, Rubi Indiarta (Sekretaris DPD Nasional Corruptions Watch Palembang) Yan Hariranto (ketua ormas Garda Alam Pikir Indonesia (Garda API) Sumsel) dan M. Sanusi, SH (SCW Sumsel) Mugrie serta Korlap Ari Anggara dan rekan aktivis lingkungan meminta kepada Gubernur Sumsel agar menutup tambang-tambang ilegal yang di ada di Sumsel, selain itu meminta Gubernur untuk menindak tegas praktik di duga ilegal drilling di Muba serta menutup tambang emas di Muratara.
Gubernur Sumatera selatan, H. Herman Deru saat menerima massa aksi mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, yang mana dengan keluarnya UU Nomor 03 Tahun 2020 terkait perizinan Minerba itu ada di pusat maka di daerah menjadi ikut berdampak kegalauan.
“Ini sebuah dukungan yang saya rasakan. sejak lahirnya UU 03 Tahun 2020 terkait perizinan Minerba, batu-batu golongan C semua izin di Pusat yang berdampak pada kewenangan daerah di amputasi entah itu Kabupaten/Kota atau Gubernur,”ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur Sumsel juga mengatakan dengan berharap untuk menindak lanjuti dari aksi demo Aktivis Peduli Sumsel ini perlu diadakan FGD supaya apa yang menjadi suara aspirasi massa aksi bisa tersampaikan karena dalam FGD nanti akan dilibatkan APH, penggiat lingkungan dan Kementerian terkait.
