Penulis pun sempat sowan ke beberapa pejabat eselon II yang nama OPD-nya diseret seret oleh congor pejabat yang melontarkan soal anggaran yang diperbincangan khalayak. “Sangat tidak etis menyebut-nyebut OPD lain, urus saja OPD yang dipimpinnya. Sesama bis kota jangan saling serempet-lah,”sindir seorang pejabat eselon II.
Demikianpun ketika penulis mencoba mengunjungi kantor pejabat tinggi yang kini sedang “nyewa” disebuah tempat karena kantor definitifnya sedang dipugar. “Memang tidak etis ucapan pejabat setingkat eselon II bicara seperti itu yang dipublish dimedia massa. Tentu kita akan mengkaji apakah pejabat itu masih layak menempati dipososinya sekarang, nanti kita usulkan kepada pimpinan,”kata sang pejabat yang ditemui dikantornya, sore hari.
Dari sebuah sumber, penulis memperoleh informasi yang harus divalidasi lebih. Konon, kepanikan yang dtimbulkan dari sebuah pemberitaan di media online atas bocornya besaran anggaran BTT di setiap OPD itu, ada info seorang pegawai yang sudah dimutasi diminta menyiapkan dana senilai Rp.300 juta, entah untuk apa?. “Info-nya seperti itu,”kata seorang pejabat setingkat lebih rendah dari mantan atasannya.
*penulis adalah wartawan
