Hari Pertama Kerja, ASN Bolos Terancam Dipotong TKD

Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika, SE

TrendPrwakarta.com – Liburan perayaan Natal dan Tahun Baru telah usai. Hari ini, Senin 4 Januari 2021 merupakan hari pertama di tahun ini untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja. Sebelumnya melalui keputusan SKB Tiga Menteri, hari ini adalah hari dimana para ASN harus kembali bekerja. Pemerintah juga telah mengeluarkan himbauan agar para ASN tidak bolos.

Oleh karena itu, jika hari ini ada ASN yang melanggar dan bolos kerja di awal tahun, maka akan ada sanksi tegas yang menimpanya. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang ASN.

Disela kegiatan apel awal tahun bersama seluruh Kepala OPD di Taman Maya Datar, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menegaskan untuk ASN yang tidak masuk kerja dihari pertama tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administrasi.

“Meski sanksi ini masih terbilang ringan, tetapi hal tersebut akan berdampak pada fasilitas pada ASN yang bersangkutan. Selain itu, bagi ASN yang bolos juga akan dikenakan sanksi pemotongan TKD atau TPP sebesar 4 persen,” kata Ambu.

Pihaknya juga akan mengkaji kehadiran ASN hari ini di Kabupaten Purwakarta apakah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu mencapai 100 persen kehadiran atau tidak. “Kita tunggu laporan dari BKPSDM,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ambu Anne jika ada ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan maka akan ada sanksi hukum terkait kedisiplinan. Hal itu mengacu pada PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/ 2018 tentang Manajemen PPPK. Hukuman ASN itu telah terbagi kedalam beberapa golongan mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat.

Usai pelaksanaan apel awal tahun, Bupati Purwakarta juga melakukan pengecekan kehadiran ASN ke dua lokasi berbeda yaitu; Puskesmas Tegal Munjul dan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara di Jalan Jenderal Sudirman. Nampak beberapa meja pelayanan publik yang terlihat masih kosong. Ia juga sempat berkeliling melihat kondisi di sekitar bangunan itu untuk memastikan kebersihan Mal Pelayanan Publik tersebut.