“Saya bukan mau rapid test gratis, tapi rapid test mandiri kok malah saya diminta buat surat keterangan tidak mampu. Tersinggung saya,” ujarnya.
Sang pria yang nampak jengkel dan sangat kecewa ini mengaku apa yang dialaminya kemungkinan besar disebabkan tidak transparansinya manajemen Dinas Kesehatan Purwakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Purwakarta. Karena saat ini masyarakat di Purwakarta masih banyak yang belum mengetahui kemana harus melakukan rapid test.
“Seharusnya Dinas Kesehatan Purwakarta bisa lebih gencar mensosialisasikan informasi ke masyarakat, dan ingat bukan hanya masyarakat di kota saja yang berhak dapat informasi, di desa pun butuh informasi. Berbanding terbalik dengan yang sering diberitakan di media-media seolah-olah masyarakat yang tidak mau menjalani rapid test,”ungkapnya.
Mendapati adanya keluhan dari masyarakat sebagaimana dituturkan diatas, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Pencegahan (GTPP) Covid-19 yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ketika dikonfirmasi trendpurwakarta.com menyatakan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
“iya mis komunikasi, tadi pas di dinkes Kang… nilpon saya , saya lg olahraga, hp dipegang sama sekpri. Kalau tadi nyambung dg saya g terjadi masalah spt itu. Mohon maaf mungkin mis komunikasi,”jawab Sekda melalui saluran salularnya, Jumat (17/7/2020) .(001)
