TrendPurwakarta.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Gerakan Mahasiwa Purwakarta – terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM STIE Muttaqien, dan dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII ) – mengadakan orasi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota DPRD Purwakarta, di depan kantor DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.11, Ciganea, Jatiluhur, Selasa (12/4/2022).
Kedatangan para mahasiswa sempat tertahan didepan pintu gerbang kantor tempat para legislataor bertugas. Para mahasiswa pun melakukan orasi dan meminta agar menghadirkan anggota DPRD Purwakarta untuk menemui mereka.
Tak berselang lama, Ketua DPRD dari Partai Golkar H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra Sri Puji Utami, Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE., dan Ketua Komisi IV Said Ali Azmi serta Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si menemui para mahasiswa dan terjadi dialog sambil lesehan didepan pintu masuk gedung DPRD Purwakarta.
Dalam orasinya para mahasiswa menyampaikan kondisi saat Indonesia sedang menghadapi polemik dan permasalahan yang kompleks dimulai dari kemunduran kualitas demokrasi, kesenjangan ekonomi serta isu syara yang berimplikasi pada masyarakat Indonesia sampai-sampai terjadi gelombang aksi di beberapa daerah di Indonesia.
Maka dari itu, Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menegaskan sikap untuk turun kejalan demi mempertegas keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat dengan tuntutan aspirasi sebagai berikut;
- Menuntut kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM
- Mendesak kepada pemerintah untuk menolak kenaikan PPN 11 %
- Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng demi stabilnya kebutuhan primer masyarakat
Serta permasalahan daerah yang perlu juga perhatikan yaitu;
- Menuntut kepada DPRD Purwakarta untuk mengaudit serta mengevaluasi dengan kritis LKPJ Bupati dengan point isu:
a. Pengangguran Pemuda. Dari data BPS 201802021, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Purwakarta selalu konsisten diangka 20 %, maka perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengengguran pemuda.
b. Kesejahteraan
Dari data BPS 2021, masyarakat Purwakarta sebanyak 41,80 % dengan pengeluaran Rp.300.000/kapita/bulan. Sedangkan garis kemiskinan ialah Rp.78.287/kapita/bulan. Artinya, ada sebanyak 41,8 % masyarakat Purwakarta yang terancam kemiskinan.
