Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jabar yang meliputi Daerah Pemilihan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang itu berharap, pemerintah ikut berperan dan segera mengambil langkah cepat dalam persoalan ini. “Jika aksi ini dibiarkan, maka tidak menuntut kemungkinan akan terjadi KLB Ilegal bagi partai besar lainnya juga,” ucapnya.
Kata dia, hal tersebut sungguh memalukan terlebih di era orde baru yang disebut era otoriter karena ini belum pernah terjadi. Dan KLB tersebut lebih jauhnya ingin membelah Demokrat. “Kami persilahkan kepada para tokoh masyarakat, agama, politik, para cendikiawan dan masyarakat umum untuk menilainya secara netral. Yang jelas, kami tetap akan berjuang agar kebijakan pemerintah pro rakyat, pro pertumbuhan ekonomi dan pro lapangan kerja untuk rakyat,”ucap Toto.
Ia juga berharap pemerintah agar tegas menegakkan aturan secara adil dan menolak KLB tersebut. Karena, Kemenhumham telah menerbitkan dua keputusan yang sudah dilembarnegarakan yaitu nomor 15 tanggal 19 Februari 2021. “Pemerintah harus konsisten atas hasil Kongres ke-V Partai Demokrat mengenai perubahan AD/ART kepengurusan adalah mutlak sah,” pungkasnya (007)
