“Tugas TNI itu mengamankan negara bukan ikut mengerjakan proyek yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi,”kata H. Selan.
H. Selan juga meminta penjelasan kenapa pekerjaan-pekerjaan di sekretariat DPRD dan di Pemkab Purwakarta banyak dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi dari luar daerah sehingga pengusaha jasa konstruksi di daerah sendiri tidak terakomodir.
“Kalau memang sudah tidak mau menerima dan menampung aspirasi dari kami-kami sebaiknya jabatan Sekwan ditinjau ulang untuk diganti saja,”tegas H. Selan dihadapan anggota dewan yang menerimanya.
Ditempat yang sama, anggota DPRD, Jimmy dari partai Gerindra dan Asep Abdullah dari partai Berkarya mengapresiasi apa yang disampaikan ketua Aliansi Kiansantang, “Saya pribadi dan sebagai anggota DPRD mengapresiasi masukan dari Aliansi Kiansantang yang tertib dan santun sesuai prosedur hukum apalagi di masa pandemi covid-19 ini,”kata Uwoh sapaan akrabnya yang diamini rekan sejawatnya, Jimmy yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta. (001)
