TrendPurwakarta.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang membahas KUA – PPAS perubahan anggaran tahun 2021 yang menghadirkan pejabat dari OPD Bapenda sempat diwarnai walk out dari seorang anggota Banggar, Rabu (22/9/2021).
Padahal, dari awal rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB lancar-lancar saja walau diselingi perdebatan sengit antara anggota Banggar dengan pejabat Bapenda mengingat lagi-lagi dari satuan organisasi perangkat daerah yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali tidak melengkapi data yang dibutuhkan dan masih ditemukan perbedaan data yang dimiliki anggota Banggar dengan data yang dimiliki Bapenda.
Sampai-sampai kepala Bapenda Hj. Nina Herlina, S.Sos kebingungan, “Maaf, data yang diperoleh anggota Banggar dari siapa?”tanya Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina yang akrab disapa Bunda oleh bawahan dikantornya kepada anggota Banggar yang melontarkan data yang dimiliki.
“Data ini didapat dari Bapenda melalui Risdang DPRD. Risdang dapat data dari pegawai di Bapenda,”sela seorang anggota Banggar, Said Ali Azmi (dari Gerindra) yang akrab disapa Bang Jimmy yang mengaku dari Medan ini. Pengakuan Bang Jimmy diperkuat oleh rekannya Asep Abdulloh yang punya sapaan Asep Uwoh, “Data yang kami terima dalam bentuk PDF dari Bapenda seperti disampaikan Bang Jimmy,”sergah Asep Uwoh.
Karuan saja, Kepala Bapenda semakin bingung data yang dimiliki dengan data yang didapat anggota Banggar berbeda. “Jadi pusing saya,”kata Kepala Bapenda, Bunda Nina.
Padahal, jika mencermati pemaparan Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina ada beberapa sektor pajak daerah yang sudah melampaui target dengan realisasi diatas 100 persen seperti pendapatan dari sektor pajak air bawah tanah dan pajak bumi dan bangunan kendati tahun anggaran berjalan 2021 masih tersisa 3 bulan lagi. Selebihnya, sektor pendapatan pajak yang belum mencapai realisasi dibahas alot dengan berbagai argumen dari kedua belah pihak.
Rapat Banggar dengan TAPD sesi pertama yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.12 WIB diskor untuk ISOMAN. Pada sesi pertama kendati terjadi tarik menarik target capaian, namun berhasil disetujui mengingat rapat pada sesi pertama dihadiri langsung oleh ketua TAPD Pemkab Purwakarta, H. Iyus Permana yang juga menjabat sebagai Sekda Purwakarta dan keputusan-keputusan bisa langsung di eksekusi.
Rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta yang menghadirkan pejabat Bapenda kembali dilanjutkan pukul 13.20 WIB. Sayangnya, ketika pembahasan target Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sudah ditetapkan dan anggota Banggar meminta sebagian anggaran yang diperoleh dari PPJ dialokasikan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) include dengan pemeliharaannya, Eh…jawaban TAPD malah membuat seorang anggota Banggar, Hidayat, S.Th.I dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dan mengambil keputusan walk out.
“Oke. Ini (soal PJU-red) kami catat dulu,”kata seorang anggota TAPD Pemkab Purwakarta yang juga menjabat Kepala Bapelitbangda, Aep Durrohman.
