Selain itu, mereka juga menyampaikan perihal kejelasan dan kepastian R2/R3 untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu. Mereka juga menanyakan kepastian kapan untuk R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.
Kadisdik Purwakarta, H. Purwanto usai audiensi kepada media menyatakan, kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah. “Filosofi kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang mereka (guru honorer) belum dibayar gajinya karena ada aturan katanya yang sudah mendapat sertifikasi gak boleh dibayar dari dana BOS. Tapi sampai sekarang mereka kan belum dapet duit sertifikasinya, gaji juga gak dibayar. Ini ada masalah karena ada juknis BOS, sertifikasi bisa keluar kalau yang bersangkutan sudah menerima gaji dari Pemerintah Daerah bukan dari BOS. Dari Pemerintah Daerahnya juga kan belum dapet. Kasian, nanti saya akan ada review,”kata Kadisdik Purwakarta, H. Purwanto.
Mereka (para guru honorer) diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Dulnasir, SH.,MH., Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta H. Elthon Brameista Gunawan, SH. dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Purwakarta diantaranya Hj. Nina Heltina, H. Ahmad Sanusi, SM. dan Sulaeman.
Selain diterima anggota Komisi I DPRD Purwakarta, dihadiri pula Kepala BKPSDM Wahyu Wibisono, Sekretaris BKPSDM Dadi Sadali, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. H. Purwanto, M.Pd., dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Purwakarta. (jainul abidin/hms)
