1. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat
2. Kembalikan anggaran pedidikan kepagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa!
3. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi!
4. Realisasikan anggaran tukin dosen!
5. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis!
6. Efisiensi dan rombak kabinet Merah Putih!
7. Hapuskan multi fungsi ABRI! Karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotesi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
8. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti UU perampasan aset!
“Kami menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Pemotongan anggaran pendidikan, pengabaian kesejahteraan tenaga pendidik, hingga privatisasi pendidikan adalah serangkaian bukti bahwa negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Shela.
Setelah dua pimpinan DPRD Purwakarta bersedia menandatangani tuntutan para mahasiswa yang telah disiapkan oleh mereka untuk diteruskan ke DPR RI, tepat pukul 19.00 Wib para mahasiswa membubarkan diri dari gedung DPRD Purwakarta. (Jab)
