“Kita mengadakan rapat hari ini untuk evaluasi laporan semester. Apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan untuk nanti pembahasan di perubahan anggaran. Dan yang selalu menjadi sorotan soal infrastruktur dan di pengadaan barang dan jasa dimana para peserta lelang melakukan penawaran yang berani istilahnya jumping perang harga. Apakah dibenarkan menurut regulasi ketika ada yang seperti itu,”tanya ketua Komisi III Hidayat, S.Th.I yang memimpin rapat.
Selain itu, Kami (Komisi III) juga menerima masukan dari masyarakat khususnya para pelaku usaha jasa konstruksi yang merasa kecewa karena mereka sering tidak mendapat pekerjaan proyek Pemkab karena dikalahkan pada proses lelang dan sulitnya mendaftar di aplikasi lelang yang ada di ULP dan pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan dari daerah lain diluar Kabupaten Purwakarta apakah dibenarkan menurut ketentuan. Coba jelaskan ?”tanya Hidayat.
“Silahkan dari Kadis PUTR dulu nanti dilanjut ke Kabag ULP,”kata pimpinan rapat memberi waktu kepada Kepala Dinas PUTR dan Kabag ULP untuk menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi III. (jainul abidin/hms)
