Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan Kualitas Pengelolaan SPIP

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Sekda Norman Nugraha saat menerima penghargaan

TrendPurwakarta.com – Seperti diisyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasalnya, aktivitas pada organisasi perangkat daerah di daerah-daerah tidak bisa terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika resiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Dengan SPIP tata kelola pemerintah akan berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkab Purwakarta meraih penghargaan SPIP level 3 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) level 3 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di Pendopo Pemkab Purwakarta, Selasa 20 Juni 2023.

Atas nama Pemkab Purwakarta, Ambu Anne juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat beserta Tim yang telah memberikan arahan dalam tata kelola SPIP.

Selain itu, Bupati Purwakarta juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dan seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian SPIP dan manajemen resiko level 3 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

“Berdasarkan PP 60/2008, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, peran SPIP sangatlah penting, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pimpinan instansi dan atau organisasi harus dapat menerapkan SPIP menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pada unit kerja terkecil tetapi hingga kepada masing-masing individu.