TrendPurwakarta.com – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, keberadaan pondok pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan tempat menggembleng para santri saja. Lebih luas keberadaan pondok pesantren juga bisa menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana pondok itu berada. Pemberdayaan ekonomi pondol pesantren tersebut bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan pola kemitraan dengan pihak perbankan.
Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela-sela acara Sinergi dan Kolaborasi Keuangan Inklusi Bagi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Raudlatut Tarbiyyah Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Rabu 05 April 2023.
Tampak hadir dalam cara yang dirangkai dengan adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda Jabar dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Menurut Bupati Anne, kegiatan yang dihadiri langsung Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto itu bertujuan untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Tampak hadir dalam acara itu adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda Jabar dan sejumlah kepala daerah lainnya.
“Pondok pesantren memiliki peranan sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi keuangan inklusi bagi pondok pesantren sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren,” ujar Ambu Anne.
Menurut pemaparan Menko Perekonomian, kata Anne pemerintah menargetkan inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada tahun 2024, dan diharapkan juga dapat diikuti oleh masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi termasuk didalamnya lingkungan pondok pesantren.
“Dengan kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Lembaga, Perbankan maupun organisasi masyarakat untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya melalui Pondok Pesantren,” tuturnya.
