“Kesepakatan tersebut sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional,” kata Ambu Anne.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal. “Tentu saja, hal ini nantinya dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Ambu Anne.
Anne juga menegaskan, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 01 tahun 2022 perihal optimalisasi pelaksanaan program JKN mengisyaratkan bahwa bupati atay walikota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan program tersebut.
“Pasalnya, program ini merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN,” ujarnya.
Sebelumnya, berbagai penghargaan telah banyak diraih oleh Pemkab Purwakarta. Untuk awal tahun 2023 saja, tercatat empat penghargaan bergengsi telah dirah Kabupaten penghasil Manggis tersebut, yakni, penghargaan bidang pendidikan dari Kemendikbudristek pada 16 Februari 2023.
Penghargaan yang melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI itu diberikan karena Pemkab Purwakarta dinilai sebagai kabupaten yang memiliki kontribusi tinggi pada pendidikan tinggi.
Sementara penghargaan lainnya adalah dari Gubernur Jawa Barat sebagai daerah yang Mendukung Program KB Pria Metode Opratif Pria (MOP) tahun 2023, pada Selasa 14 Februari 2023 lalu.
Kemudian, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dinilai sebagai Instansi dengan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran tahun 2022 Kategori Tuntas Paripurna 100 persen. Penghargaan diberikan, belum lama ini.
Penghargaan lainnya adalah penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disipusda) sebagai Penggerak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat Provinsi Jawa Barat, 1 Maret 2023 lalu. (jainul abidin/hms)
