Komisi I DPRD Purwakarta Menilai Tata Kelola Pemda Purwakarta Sudah Sesuai Regulasi

Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Hj. Nina Heltina (F. Gerindra) didampingi anggota Komisi I H Dedi Juhari (F. PKS) dan H. Muhtarom, M.Pd. (F. Golkar)

Tampak hadir dalam agenda tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Setda Purwakarta yang mewakili Sekda Purwakarta diantaranya, Kepala Bagian Pemerintahan Fitri Solikhati yang didampingi Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kabag ULP, unsur Bagian Umum dan unsur Analis Kebijakan.

Untuk diketahui, selama periode kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika, dari waktu ke waktu penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam tata kelola pemerintahan di Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada triwulan ketiga tahun ini, angkanya mencapai 75,95 persen.

MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, telah diterapkan oleh jajaran Pemkab Purwakarta dalam tata kelola pemerintahannya.

Program yang dikembangkan KPK tersebut, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. (jainul abidin/hms)