TrendPurwakarta.com – Suasana rapat anggota DPRD yang tergabung di Pansus LKPJ Bupati TA 2021 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Purwakarta seperti serangan Rusia ke Ukraina tahap II. Semua kekuatan dikerahkan. Hal itu terpantau dari “serangan” pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Pansus LKPJ Bupati, di ruang Gabungan Komisi (Gabkom) DPRD Purwakarta, Jl. Ir.H. Juanda No.11, Ciganea, Jatiluhur, Sabtu (23/4/2022) .
Kendati wajah para kepala OPD sesekali tampak tegang usai memberikan pemaparan capaian kinerja dan rekomendasi atau catatan yang pernah disampaikan para anggota DPRD pada LKPJ tahun sebelumnya, namun sesekali joke yang diluncurkan oleh anggota Pansus membuat suasana cair kembali dan terkadang diselingi aplaus tepuk tangan ketika ketua Komisi II, Alaikassalam, SH.I memberi dukungan penuh agar di Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) supaya anggaran lebih ditingkatkan dengan fantastis.
“Kalau perlu pada bidang olah raga dianggarkan sampai 50 miliar. Sebab, dengan cabang olahraga nama daerah bahkan nama negara bisa terangkat dari prestasi, contohnya negara kecil seperti Brazil terkenal karena olehraganya,”kata Alex, sapaan Ketua Komisi II DPRD Purwakarta dari Partai PKB Alaikassalam. Karuan saja, dukungan yang disampaikan Alex mendapat sambutan dan aplaus dari peserta rapat termasuk anggota Pansus LKPJ.
Alex, politisi muda dari partai besutan Cak Imin itu juga memberikan saran kepada Pemkab Purwakarta bila ada atlet yang berprestasi harus diperhatikan nasibnya misalnya dijadikan pegawai di Pemda. “Jangan sampai atlet Purwakata yang berprestasi pindah ke daerah lain karena tidak mendapat perhatian pemerintah daerah,”saran Alex.
Agus Sugianto, anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 menyoroti tenaga kerja lokal yang masih termajinalkan, “Saya ingin menyampaikan agar Dinas Tenaga Kerja berupaya Naker lokal lebih banyak diterima di setiap perusahaan. Apalagi pak Kadisnya masih segar baru dilantik jadi Kepala Dinas nih,”kata Agus Sugianto.
H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi PKS menyoroti soal perselisihan tenaga kerja dengan pihak perusahaan yang menyangkut uang pesangon. “Apalagi dengan terbitnya peratuan omnibuslaw, perselisihan Naker dan perusahaan kerap menimbulkan dampak negatif. Coba pak Kadis benahi,”kata H. Dedi Juhari yang tidak pernah absen mengikuti rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 sejak awal hingga rampung rapat dengan seluruh OPD yang dihadirkan.
