“Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan satu bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses,” kata dia.
Norman mengklaim, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga sudah berjalan cukup baik. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada Desember. Pihaknya optimiss, realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti.
“Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap,” katanya.
Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021 penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat.
Norman juga mengungkap jika pandemi Covid-19 ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat. (Diskominfo/001)
