TrendPurwakarta.com – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good governance) dan bersih (clean governance). Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terus berkomitmen melaksanakan rencana aksi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Jajaran Pemkab Purwakarta akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Demikian disampaikan Bupati Purwakarta pada rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Purwakarta, secara virtual di Aula Janaka, Setda Purwakarta, Jumat, 22 Oktober 2021.
Menurut Ambu Anne, berdasarkan laporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021, penggunaan aplikasi MCP KORSUPGAH di Kabupaten Purwakarta masih relatif rendah yaitu hanya mencapai 34,35%.
Namun demikian, dalam rangka meningkatkan capaian MCP, Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan langkah-langkah perbaikan diantaranya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD terkait yang menjadi penanggung jawab setiap area intervensi dan membangun komitmen untuk bisa meningkatkan capaian MCP dari tahun 2020.
“Kami juga telah menerbitkan keputusan bupati terkait rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dapat dijadikan pedoman bagi OPD untuk mempermudah menjalankan rencana aksi tersebut sesuai dengan target dan tahapannya, serta menyampaikan setiap hasil verifikasi Tim KORSUPGAH KPK untuk diketahui dan segera dilakukan tindak lanjut oleh OPD penanggung jawab setiap area intervensi,” kata Ambu Anne.
Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Ambu Annr juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada Tim KORSUPGAH KPK yang sudah menyelenggarakan acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Purwakarta. “Program ini sangat diperlukan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Ambu Anne.
