Jika Tak Dikembalikan Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Bisa Masuk Kategori Tipikor

  • Bagikan
Agus M Yasin

TrendPurwakarta.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah temuan di beberapa OPD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini terungkap dari isi LHP BPK RI tahun 2021.

Nilai kelebihan bayar itu mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. CV. MMM misalnya, harus mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 104.850.000,00- dalam pekerjaan pengadaan penataan interior rumah dinas wakil bupati tahun 2020.

Pengadaan Meaubelair oleh CV FA sebesar Rp.144. 860.000. Pengadaan Infocus oleh CV UJ sebesar Rp.43.000.000. Juga temuan yang nilainya cukup fantastis di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) senila Rp.2,3 Miliar, juga di kantor Disporaparbud nilainya lebih dari Satu miliar rupaih.

BPK RI memerintahkan Sekretaris Daerah menginstrusikan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan diatas.

BPK RI juga memerintahkan Sekretaris Daerah menegur Kadinsos P3A agar mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa, dan menyetor kelebihan pembayaran belanja peralatan kantor sebesar Rp.81.148.500 dan belanja meubelair kantor sebesar Rp.24.872.000 ke kas daerah.

Menanggapi temuan BPK yang tercantum dalam LHP tahun 2021, seorang aktivis mantan anggota DPRD Purwakarta, Agus M Yasin dihubungi melalui saluran WhatsApp berkomentar, jika temuan itu tidak ditindak lanjuti, dan kemudian uang kelebihan itu tidak dikembalikan ke Kas Daerah, “Patut diduga ada persekongkolan jahat terhadap uang daerah. Baik pihak penyedia jasa maupun yang membuat komitmen,”kata Agus Yasin

  • Bagikan