“Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya,” kata Anne.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan triwulan ke empat.
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
“Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 87-90 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap,” kata Norman.
Norman juga menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat.
Norman pun tak menampik, jika pandemi ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, menurut dia, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.
Terkait total anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19, itu angkanya mencapai 8 persen dari total dana alokasi umum (DAU). Anggaran tersebut, merupakan akumulasi dari pergeseran program kegiatan di semua OPD yang ada.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD Tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya juga mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Pemerintah pusat juga meminta kepada daerah untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara serius, termasuk upaya pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi. Salah satunya, dengan mengambil langkah atau strategi percepatan penyerapan pendapatan dan belanja daerah. (001)
