Soal Pembelajaran Tatap Muka: Ketua GTPP Covid-19 Hanya Mengizinkan di Tiga Kecamatan Untuk SMA dan SMK

  • Bagikan
Ketua MKKS SMA, Asep Sundu (pakai peci), Bupati Hj. Anee Ratna Mustika dan Kepsek SMK TaSa, Yayang Gilang

TrendPurwakarta.com – Wacana akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswi di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dimasa pandemi covid-19 yang rencananya akan diberlakukan pada bulan Januari 2021 masih menyisakan tanda tanya dibolehkan atau tidak. Sementara izin dari para orang tua pun terbelah dua, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju.

Perlu diketahui, kewenangan pengelolaan dan kebijakan Kegiatan Belajar Mengajar dan tatakelola teknis untuk tingkat SLTA ada ditingkat Provinsi Jawa Barat. Namun untuk keputusan diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tidak dimasa pendemi covid-19 tampaknya kewenangan ada di Kabupaten/kota dimana sekolah berada.

Di Kabupaten Purwakarta misalnya, menurut keterangan yang diperoleh dari Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA (Sekolah Menengah Atas) menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dan rapat bersama dengan Satgas covid-19 Kabupaten Purwakarta mengenai kegiatan belajar tatap muka sekolah, yang diperbolehkan hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Maniis, Sukasari, dan Kecamatan Kiarapedes.

“Artinya untuk SMA dan SMK hanya ada dua kecamatan yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu Kecamatan Maniis dan Kecamatan Sukasari  dengan protokol kesehatan, karena di Kecamatan Kiarapedes tidak ada SMA,”kata Ketua MKKS SMA, Asep ‘Sundu’ Mulyana, M.Pd, kepada TrendPurwakarta.com melalui pesan WhatsApp, Jumat malam (25/12/2020).

Asep Sundu melanjutkan, Ketua MKKS SMA mengusulkan kepada Bupati Purwakarta yang juga menjabat sebagai ketua GTPP Covid-19 pada saat konferensi PGRI Kab Purwakarta di hotel Plaza pada tanggal 24 Desember 2020, supaya mengizinkan “pembelajaran tatap muka secara terbatas” ke beberapa SMA dengan resiko yang minimal.

  • Bagikan